Pengesahan APBD 2026 dan Tantangan Fiskal
DPRD Kota Pariaman akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dalam rapat paripurna yang digelar pekan ini. Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam perencanaan pembangunan kota yang akan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran mendatang.
APBD 2026 Pariaman disetujui dengan total defisit sebesar Rp62,28 miliar. Defisit ini muncul karena kebutuhan belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan estimasi pendapatan. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan bahwa defisit tersebut telah memperhitungkan kemampuan fiskal serta ruang pembiayaan yang tersedia.
Wakil rakyat di DPRD sepakat bahwa defisit tidak dapat dihindari akibat meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pemulihan infrastruktur. Berbagai program strategis masih harus diprioritaskan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Kota Pariaman menjelaskan bahwa pembiayaan defisit akan ditutupi melalui skema pembiayaan daerah yang aman dan terukur. Prioritas tetap diberikan pada program pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Dalam penyampaiannya, kepala daerah menyebut bahwa APBD 2026 merupakan respons terhadap tantangan ekonomi global dan tekanan fiskal yang masih dirasakan. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas anggaran sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Baca Juga : Pemko Pariaman Rilis Update Terkini Data Bencana di Kota Pariaman, Sebagai Upaya Pemulihan
Prioritas Pembangunan dan Efisiensi Anggaran
Meskipun menghadapi defisit yang cukup besar, DPRD dan Pemerintah Kota Pariaman sepakat untuk memperkuat fokus pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Sektor pendidikan mendapatkan perhatian khusus melalui peningkatan fasilitas sekolah dan program bantuan pendidikan.
Selain itu, sektor kesehatan juga dimaksimalkan melalui peningkatan layanan puskesmas, pengadaan alat kesehatan, dan penguatan fasilitas penunjang. Upaya ini dilakukan demi memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Di bidang infrastruktur, pemerintah telah menyiapkan berbagai program pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas publik lainnya. Pembangunan diarahkan untuk mendukung mobilitas, ekonomi lokal, dan mitigasi bencana yang menjadi isu penting bagi masyarakat Pariaman.
DPRD juga menyoroti pentingnya efisiensi penggunaan anggaran. Berbagai kegiatan yang dinilai kurang efektif akan dikurangi atau dialihkan untuk mendukung program prioritas. Pemerintah diminta untuk menghindari pemborosan serta mengutamakan transparansi.
Kebijakan efisiensi ini diharapkan mampu memperkecil tekanan fiskal dan memberikan ruang anggaran untuk sektor-sektor yang lebih mendesak. Dengan begitu, pembangunan dapat terus berjalan meski berada dalam kondisi keuangan yang terbatas.
Komitmen Transparansi dan Pengawasan Anggaran
Dalam rapat pengesahan tersebut, DPRD menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap realisasi APBD. Pengawasan dilakukan untuk memastikan program yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan sesuai target dan kebutuhan.
Pemerintah Kota Pariaman menyampaikan kesiapannya untuk membuka akses informasi anggaran kepada publik. Transparansi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Selain itu, sinergi antara pemerintah dan DPRD diharapkan mampu memastikan setiap rupiah anggaran digunakan dengan efektif. Evaluasi berkala akan dilakukan agar penggunaan dana tetap sesuai dengan rencana awal.
Masyarakat juga diajak terlibat dalam proses pengawasan melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan pemerintah. Partisipasi publik diyakini dapat membantu mempercepat penyelesaian persoalan dan meningkatkan kualitas pembangunan.
APBD 2026 yang disahkan ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kota Pariaman. Dengan manajemen keuangan yang baik, defisit anggaran tidak akan menjadi hambatan besar dalam menjalankan pembangunan.
Komitmen bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat diharapkan mampu membawa Pariaman menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tahun 2026 akan menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi pertumbuhan daerah.
